(Portalmadani)–Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Pemerhati Hukum (DPP FMPH) kembali menguatkan tekanan publik setelah Ketua DPRD NTB selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi NTB terkait dugaan skandal “Dana Siluman.” FMPH menilai pemanggilan tersebut sebagai sinyal awal yang penting, namun belum menyentuh inti persoalan: dugaan keterlibatan pimpinan legislatif dalam lahirnya pos anggaran yang diduga tidak sesuai mekanisme hukum.

Ketua DPP FMPH, M. Tohar, menegaskan bahwa kewenangan besar yang dimiliki Ketua DPRD dalam proses pembahasan anggaran membuat namanya tidak bisa dilepaskan dari proses investigasi. Ia meminta Kejati NTB bertindak objektif dan berani menelusuri peran tersebut, tanpa ragu atau tekanan politik.

“Pemeriksaan Ketua DPRD bukan akhir, justru baru permulaan. Kejati harus berani mengurai peran beliau secara detail. Jika ada titik-titik keterlibatan, jangan ada yang dikecualikan dari proses hukum,” tegas Tohar.

FMPH menilai mustahil adanya pos anggaran kontroversial tanpa adanya persetujuan atau setidaknya pengetahuan dari struktur pimpinan legislatif. Oleh karena itu, FMPH meminta Kejati NTB menyelidiki tahapan pembahasan anggaran, jalur komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta dokumen persetujuan yang melibatkan Ketua DPRD.

“Ketua DPRD adalah salah satu aktor kunci dalam mekanisme pengesahan anggaran. Pertanyaannya sederhana: bagaimana anggaran yang disebut ‘siluman’ bisa lolos jika mekanisme berjalan sesuai aturan?” kritik Tohar.

Ia juga menekankan bahwa Kejati harus menjaga kepercayaan publik dengan membuka perkembangan penyidikan secara transparan. Menurutnya, keraguan masyarakat terhadap integritas penanganan kasus dapat muncul jika penyidikan hanya berhenti pada pemeriksaan simbolis.

“Kami ingin memastikan tidak ada proses hukum yang disetting. Publik perlu tahu apakah pemeriksaan ini benar-benar mendalami peran Ketua DPRD atau hanya formalitas,” katanya.

DPP FMPH menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan menyiapkan langkah lanjutan jika Kejati NTB dinilai tidak menunjukkan progres signifikan, termasuk kemungkinan aksi besar di tingkat daerah maupun nasional.

“Jika ditemukan upaya untuk memperlambat atau membelokkan arah penyidikan, FMPH akan berdiri paling depan dalam melakukan tekanan publik. Ini menyangkut integritas anggaran rakyat,” tegas Tohar.

Dengan sorotan yang semakin mengarah pada peran Ketua DPRD NTB, pengusutan kasus Dana Siluman kini memasuki babak yang lebih menentukan. Publik menunggu langkah Kejati NTB, apakah akan membuka seluruh fakta secara jujur, atau kembali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik di lingkaran kekuasaan.