Portalmadani.com || Mataram — Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak di Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) potensi terjadinya konflik di tengah masyarakat semakin tinggi. Potensi konflik pada pesta rakyat (Demokrasi) tidak boleh dipandang sepele oleh pihak Aparatur Kepolisian Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Melihat kejadian pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Februari kemarin, konflik besar terjadi seperti pembakaran TPS, pembakaran kantor camat menjadi catatan dan bahan evaluasi tersendiri yang semestinya dibentuk langkah mitigasi sebagai antisipasi oleh Kapolda NTB dalam menjaga keamanan Pilkada serentak di Wilayah NTB.

“Detik-detik dilaksanakannya Pilkada serentak di NTB, kembali terjadi Konflik antar pendukung Paslon di Kabupaten Bima sehingga berujung pemboikotan jalan negara yang bertepatan di Cabang Bolo Kabupaten Bima” Pungkas Direktur LAPMI HMI Mataram, Fhendi Marero, senin (04/11/2024).

Fhendi menilai, insiden bentrok antar pendukung Paslon di Kabupaten Bima membuktikan seolah-olah Kapolda NTB abai dan tidak serius menjamin keberlangsungan keamanan Pilkada serentak. Sementara wewenang dan distribusi anggaran Negara untuk menjamin keamanan Pilkada terus mengalir di tiap pergantian bulan.

Negara memposisikan lembaga kepolisian untuk fokus pada keamanan, guna menciptakan iklim Pemilu maupun pilkada berjalan dengan situasi kondusif, lancar dan sejuk untuk semua.

“Saya menduga Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan terlalu fokus pada politik praktis, lupa akan langkah-langkah strategis guna menutup ruang konflik yang terjadi di Wilayah Nusa Tenggara Barat” Tutur Direktur LAPMI HMI MPO Cabang Mataram.

Melihat rentetan insiden itu, HMI Cabang Mataram mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda NTB yang hari ini tidak mampu memberikan dan memastikan langkah-langkah strategis dalam mencegah potensi konflik pada Pilkada serentak wilayah NTB.