Portalmadani.com || Mataram — Publik kembali digegerkan dengan dugaan skandal bagi-bagi uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Taloko, Kec, Sanggar, Kabupaten Bima. Dana Rp. 104 juta tahap pertama yang seharusnya dipakai untuk membangun dan memperkuat perekonomian desa justru raib diduga menjadi bancakan segelintir oknum.

Informasi yang berkembang menyebutkan adanya praktik sistematis pembagian uang BUMDes kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan elit politik lokal. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya yang bermain di balik hilangnya uang rakyat desa tersebut?

DPC AMPPID NTB, Bung Endri menilai, BUMDes yang sejatinya menjadi motor penggerak ekonomi justru telah dijadikan ladang rampokan.

“Uang desa seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk diatur seenaknya lalu dibagi-bagi kepada oknum tak bertanggung jawab,” tegas Bung Endri.

Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB agar segera bertindak cepat dan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat. Menurut mereka, keterlambatan dalam penanganan kasus ini hanya akan memperkuat kecurigaan bahwa hukum sedang dipermainkan oleh kepentingan politik.

Selain itu, masyarakat desa juga mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan BUMDes. Banyak program yang macet dan tidak berjalan, sementara dana yang seharusnya ada justru hilang tanpa jejak.

“Jika aparat penegak hukum tidak segera menuntaskan kasus ini, kami khawatir rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum,” tambahnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian luas. Publik menanti jawaban tegas: apakah Kejati NTB berani menyingkap siapa aktor di balik skandal bagi-bagi uang BUMDes, atau justru membiarkan dana rakyat terus menjadi korban perampokan terselubung?