Mataram (Portalmadani) – Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi (DPC AMPPID) menegaskan sikapnya untuk meluruskan isu dan menolak tegas kritik ngawur yang menyeret nama Muh. Erwin, Pimpinan DPRD, dalam tudingan jual beli kelulusan PPPK Paruh Waktu.

Ketua DPC AMPPID Bung Endri, menilai, tuduhan yang beredar di ruang publik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan justru berpotensi merusak reputasi serta martabat lembaga legislatif, khususnya nama baik Muh. Erwin sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bima.

“Kami menolak segala bentuk fitnah dan kritik yang tidak berdasar. Apa yang dituduhkan hanyalah isu liar tanpa bukti. Jangan sampai hal seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD,” tegas perwakilan DPC AMPPID dalam keterangannya, Senin (15/9).

Lebih lanjut, AMPPID menyerukan agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan kritik, dengan mengedepankan data dan fakta, bukan sekadar opini yang menyesatkan. Menurutnya, ruang demokrasi seharusnya diisi dengan kritik membangun, bukan fitnah yang merugikan orang lain.

“Bagi kami, menjaga integritas Pimpinan DPRD sama dengan menjaga kehormatan institusi. Jika ada pihak yang benar-benar memiliki bukti, silakan tempuh jalur hukum, jangan hanya melempar isu tanpa tanggung jawab,” sambungnya.

DPC AMPPID pun mengingatkan masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi sesat yang dapat menimbulkan keresahan. Mereka menegaskan komitmennya mendukung jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Dengan pernyataan resmi ini, AMPPID berharap isu liar terkait jual beli kelulusan PPPK Paruh Waktu yang menyeret nama Muh. Erwin bisa dihentikan dan tidak lagi dijadikan bahan politisasi yang merugikan banyak pihak. (Fen)