Ketua umum forkom Ncandi Kelvin mengatakan Kerusakan jembatan jalan lintas kampila-bolo telah menyebabkan kerugian materi maupun non materi bagi masyarakat desa ncandi karena aktifitas produktif dan keseharian masyarakat terhambat ujar nya

Forum Mahasiswa Ncandi Mataram (forkom) kembali menyuarakan keresahan masyarakat Desa Ncandi akibat kerusakan jembatan Jalan kampila yang sampai saat ini belum dibuatkan, kami berharap pemerintah Desa Ncandi menghadirkan jembatan darurat sebagai jalan alternatif untuk mobilitas masyarakat.

Kelvin menjelaskan jalan kampila itu sudah menjadi jalan utama milik masyarakat ncandi dimana mobilitas sosial, ekonomi bahkan pertanian berpusat di jalan tersebut

Jika kerusakan jembatan dibiarkan begitu saja itu akan berdampak terhadap mandet sirkulasi perputaran ekonomi desa. Ungkapnya

Pemerintah Desa harus hadir memberikan solusi alternatif sebelum turun pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jembatan tersebut. Namun kenyataannya pak Kades dan jajarannya lebih fokus pencitraan dalam kantor tanpa memikirkan solusi yang baik untuk masyarakatnya. Sentil nya

Mahasiswa asal mataram itu menyoroti, pemdes harus menjalankan program prioritas penggunaan dana desa agar alokasi penggunaan tepat sasaran, berkaitan dengan bencana alam kerusakan infrastrukur dan prasaranan sekarang, itu masuk dalam program prioritas sebagaimana telah diatur dalam permendes No 11 Tahun 2019 pasal 8 yang pada intinya pengadaan pembangunan dan pemulihan pasca bencana alam.

Jadi pemerintah desa ncandi berwenang dan berkewajiban mengalokasikan dana desa untuk pemulihan sementara pembangunan jembatan tersebut” tegasnya

Sewalaupun rencana pembangunan jembatan jalan kampila sudah mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah, yang ditandai dengan kehadiran dinas PUPR mengukur kerusakan jembatan tersebut, namun itu butuh waktu yang lama untuk proses pengeseksekusian proyek tersebut.

Dengan demikian kami meminta kades ncandi dan jajaran agar merespon untuk membuat jembatan darurat supaya mobilitas masyarakat tidak terabaikan seperti kendaraan roda dua maupun roda empat sehingga langkah siagap pemerintah dianggap responsif terhadap kebutuhan masyarakat . Tutup nya