Portalmadani.com || Bima — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bima melakukan pertemuan di ruangan wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Bima pada Senin (12/01) untuk membahas issue keretekan internal partai PPP yang sudah tersebar luas di dunia Maya.

Fraksi PPP menilai issue yang beredar hanya di manfaatkan oleh elit tertentu untuk memecah belah semangat dan daya juang PPP dalam menjalankan tupoksi sebagai DPRD.

Fraksi PPP menyatakan sampai saat ini, semua anggota fraksi PPP tetap solid dan satu komando dibawah pimpinan Muhammad Erwin sebagai ketua DPC. Fraksi PPP menyatakan setia dan konsisten menjalankan prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar sesuai dengan prinsip dasar partai yang berlambang ka’bah tersebut.

Disisi lain, fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima menyayangkan framing yang dibuat oleh tim sukses Bupati Bima Ady Mahyudi terkait pertemuan antara sejumlah anggota dewan yang diantaranya ada salah satu anggota Fraksi PPP di kediaman Bupati Bima yang diarahkan ke narasi sensitif dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Fraksi PPP menyampaikan pertemuan tersebut jauh sebelum kisruh APBD tahun 2026 terjadi, juga bukan pertemuan politis yang bermuatan kepentingan elektoral, melainkan silaturahmi biasa antara anggota dewan dengan kepala daerah terpilih.

Ketua Fraksi PPP Hj. Nurhayati memastikan bahwa video tersebut merupakan video lama yang tidak merepresentasikan kondisi dan dinamika politik saat ini. Ia menegaskan video tersebut baru dimuat oleh oknum tertentu hanya untuk memecah belah.

Ketua DPC PPP, Muhammad Erwin mengajak seluruh pihak untuk menghentikan praktik framing yang tidak objektif dan provokatif, serta mengedepankan etika politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Politik harus menjadi sarana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan alat untuk membangun narasi yang menyesatkan,” demikian pernyataan sikap Fraksi PPP.

Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk tetap berada pada jalur konstitusional, menjaga marwah lembaga DPRD, serta memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bima.