Portalmadani.com || Mataram — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melayangkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Bupati Bima yang dinilai telah mencederai etika pemerintahan dan berpotensi melanggar hukum. Praktik pengumpulan tanda tangan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara door to door di rumah-rumah pejabat dinilai sebagai bentuk penyimpangan serius dalam tata kelola kekuasaan.

Ketua Umum HMI, Sudirman, menegaskan bahwa APBD merupakan dokumen negara yang menyangkut kepentingan publik luas, sehingga proses penetapannya tidak boleh dilakukan secara informal dan di luar forum resmi.

“APBD bukan dokumen pribadi yang bisa dibawa dari rumah ke rumah. Ini produk politik dan hukum yang harus diproses secara terbuka, prosedural, dan bermartabat. Ketika kekuasaan memilih jalan pintas seperti ini, maka yang terjadi adalah pelanggaran etika dan indikasi penyimpangan hukum,” tegas Sudirman.

Menurutnya, praktik door to door dalam pengesahan APBD mencerminkan cara berkuasa yang serampangan dan tidak mencerminkan prinsip pemerintahan yang demokratis. HMI menilai langkah tersebut berbahaya karena membuka ruang kompromi kekuasaan yang tidak transparan serta melemahkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas.

“Ini preseden buruk bagi demokrasi lokal. Jika urusan anggaran bisa diproses di ruang privat, maka publik patut curiga ada yang tidak beres dalam tata kelola pemerintahan,” lanjut Sudirman.

HMI juga mengingatkan bahwa dalih percepatan atau stabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menabrak prosedur hukum. Kekuasaan, kata Sudirman, seharusnya tunduk pada aturan, bukan memaksa aturan menyesuaikan kehendak penguasa.

“Atas nama rakyat, kami menolak segala bentuk pengelolaan uang publik dengan cara-cara murahan dan tidak etis. Demokrasi tidak boleh dijalankan dengan logika lobi personal,” ujarnya.

HMI mendesak aparat pengawas dan lembaga berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penetapan APBD di Kabupaten Bima. Sudirman menegaskan, HMI akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan konsolidasi serta aksi terbuka apabila praktik serupa terus dipertahankan.

“Jika kekuasaan terus dijalankan secara ugal-ugalan dan tanpa etika, maka perlawanan moral dan intelektual adalah keharusan,” tutupnya.