(Portalmadani)–Dinamika politik di Nusa Tenggara Barat kembali bergejolak setelah Ketua DPRD NTB menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi NTB terkait dugaan keterlibatan dalam skandal “Dana Siluman” yang tengah disorot publik. Pemeriksaan ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Pemerhati Hukum (DPP FMPH), yang menilai bahwa kasus tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi diduga berkaitan dengan jejaring kepentingan yang lebih kompleks.

Ketua DPP FMPH, M. Tohar, dalam keterangannya menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ketua DPRD NTB semestinya menjadi titik terang bagi Kejati untuk membuka “rantai gelap” pengaturan anggaran yang selama ini dipertanyakan publik.

“Pemeriksaan ini bukan akhir. FMPH justru melihat bahwa inilah pintu masuk untuk membongkar rantai gelap aliran dana siluman yang diduga tidak hanya melibatkan tiga orang yang ditersangkakan sebelumnya saja. Kejati NTB harus berani membuka semuanya secara transparan,” tegas Tohar, saat konfirmasi awak media melalui via whatsapp, (3/12).

FMPH: Jangan Ada Perlakuan Istimewa bagi Elite Politik

FMPH menilai, Kejati NTB tidak boleh berhenti pada pemeriksaan simbolis. Mereka mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk jika ada indikasi keterlibatan oknum lain di lingkaran legislatif maupun eksekutif.

Tohar menambahkan bahwa publik NTB sudah cukup lama menunggu kejelasan terkait skandal yang diduga menelan anggaran besar tersebut.

“Kami tidak ingin ada satu elite pun yang diberi karpet merah. Jika alat bukti mengarah pada pihak-pihak tertentu, Kejati wajib bertindak. NTB butuh keberanian, bukan kompromi,” ucapnya.

Pengusutan Dinilai Harus Menyasar Rantai Pengambil KebijakanMenurut FMPH, skandal “Dana Siluman” tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi dan persetujuan dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran. Karena itu, mereka menilai bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang sudah diperiksa sebelumnya.

“Setiap kebijakan anggaran itu pasti melalui proses, melalui oknum-oknum tertentu. Kalau ada dana yang dianggap tidak jelas, berarti ada proses yang tidak normal. Itulah yang harus dibongkar siapa aktornya, siapa yang mengarahkan, dan siapa yang mengambil keuntungan,” kata Tohar.

Publik Diminta Kawal Kasus Ini Tanpa Henti

FMPH juga mengajak masyarakat dan kelompok civil society lainnya untuk terus mengawasi jalannya proses hukum agar tidak ada upaya intervensi maupun pengaburan fakta.

“Gerakan publik harus hidup. Semakin kuat tekanan publik, semakin kecil ruang untuk bermain bagi pihak-pihak yang ingin menutupi kasus ini,” tutup Tohar