Opini: Taufikurrahman
Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya

Portalmadani.com || Gowa — Memasuki usia ke-79 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menempati posisi historis sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua dan paling berpengaruh dalam lanskap pergerakan intelektual Indonesia. Sejak kelahirannya, HMI tidak hanya diproyeksikan sebagai organisasi kader, tetapi sebagai laboratorium gagasan yang memadukan keislaman, keindonesiaan, dan tanggung jawab keumatan. Namun, di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks dan cair, sebuah pertanyaan mendasar patut diajukan secara jujur dan kritis: masihkah HMI setia pada Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai fondasi ideologisnya, atau justru terjebak dalam rutinitas organisasi yang kehilangan daya transformatif?

NDP sebagai Kerangka Ideologis: Antara Substansi dan Reduksi Praktik
Nilai Dasar Perjuangan HMI pada hakikatnya merupakan konstruksi ideologis yang lahir dari dialektika antara ajaran Islam dan realitas sosial Indonesia. Ia tidak dimaksudkan sebagai dokumen normatif yang statis, melainkan sebagai kerangka berpikir kritis yang menuntun kader membaca zaman dan melakukan intervensi sosial. Azyumardi Azra (2006) menegaskan bahwa HMI sejak awal dirancang sebagai ruang intelektual Islam moderat yang mampu menjembatani etika keagamaan dengan tuntutan modernitas dan kebangsaan hari ini.

Namun, dalam praktiknya, NDP kerap mengalami reduksi makna: dipahami sebatas materi kaderisasi formal atau slogan ideologis tanpa penghayatan praksis. Di sinilah problem utama muncul ketika nilai dijaga secara simbolik, tetapi ditinggalkan secara substantif. Charles Taylor (2007) mengingatkan bahwa dalam masyarakat modern yang plural dan terdiferensiasi, nilai hanya akan bertahan jika terus direfleksikan ulang dalam konteks sosial yang berubah. Tanpa proses reaktualisasi kritis, nilai akan membeku dan kehilangan relevansi historisnya.

Formalisme Organisasi dan Krisis Orientasi Gerakan

Sebagai organisasi besar dengan struktur yang mapan, HMI tidak imun dari jebakan formalisme. Aktivitas organisasi sering kali diukur melalui indikator administratif: jumlah kegiatan, rapat, atau laporan pertanggungjawaban, bukan pada dampak sosial yang dihasilkan. Farden, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, menegaskan bahwa orientasi semacam ini justru menjauhkan HMI dari watak aslinya sebagai gerakan intelektual dan sosial: “HMI harus kembali pada akar perjuangan: bukan sekadar memenuhi kalender kegiatan, tetapi mendorong transformasi sosial dan pemberdayaan umat melalui aksi yang terukur, strategis, dan berkelanjutan.”

Krisis orientasi ini berimplikasi pada melemahnya daya kritis kader. Organisasi berisiko melahirkan aktivis yang piawai dalam tata kelola internal, tetapi gagap membaca ketimpangan struktural di masyarakat. Ritual organisasi tanpa basis analisis sosial yang kuat pada akhirnya hanya melanggengkan status quo, bukan menantangnya.

Paradigma Kader dan Tantangan Perubahan Sosial

Thomas Kuhn (1962) menyatakan bahwa perubahan hanya mungkin terjadi ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjawab persoalan nyata. Dalam konteks HMI, pembaruan organisasi tidak cukup dilakukan melalui restrukturisasi kepengurusan atau revisi teknis program kerja. Yang lebih mendasar adalah transformasi paradigma kader: dari sekadar pelaku kegiatan menjadi subjek kritis perubahan sosial.

Farden menekankan bahwa kader HMI hari ini harus keluar dari posisi komentator pasif menuju aktor sosial yang terlibat langsung dalam problematika umat dan bangsa. Ia menegaskan:“Kader HMI harus membumikan nilai perjuangan melalui program kerja yang berdampak nyata, mulai dari penguatan pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, hingga advokasi kebijakan publik yang berkeadilan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kesetiaan terhadap NDP tidak diukur dari retorika ideologis, melainkan dari keberanian kader mengambil posisi etis dan politik dalam menghadapi ketidakadilan sosial.

Dari Kesadaran Kritis ke Praksis Emansipatoris

Paulo Freire (1970) melalui konsep praxis menegaskan bahwa pembebasan hanya mungkin lahir dari dialektika antara refleksi kritis dan tindakan nyata. Prinsip ini relevan bagi HMI yang ingin tetap setia pada nilai perjuangannya. Pendidikan kader harus diarahkan pada penguatan kesadaran kritis (critical consciousness), bukan sekadar reproduksi wacana normatif.Dalam konteks ini, HMI dituntut untuk mengembangkan pendidikan politik yang inklusif, kepemimpinan yang beretika, serta aksi sosial yang berpihak pada kelompok rentan. Tanpa keberpihakan yang jelas, organisasi mahasiswa berisiko kehilangan legitimasi moral di tengah masyarakat.

Reaktualisasi Nilai sebagai Tanggung Jawab Historis

Usia 79 tahun HMI bukan sekadar penanda kronologis, melainkan momentum reflektif untuk menilai kembali arah perjuangan. Bagi kami, segenap kader HMI Cabang Gowa Raya, kesetiaan terhadap Nilai Dasar Perjuangan hanya bermakna jika diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Prinsip tersebut tercermin dalam komitmen untuk, Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dalam setiap aksi sosial dan politik, Mengintegrasikan nalar kritis dengan tindakan nyata yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, Mengokohkan solidaritas kader sebagai kekuatan kolektif dalam merespons persoalan struktural bangsa. Kami meyakini bahwa HMI yang setia pada nilai dasar perjuangannya adalah HMI yang berani mengkritik dirinya sendiri, terus belajar dari realitas sosial, dan hadir secara nyata bukan demi romantisme sejarah, melainkan demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat.