Portalmadani.com || Bima — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima seruduk kantor DPRD Kabupaten Bima untuk segera mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima pada pada Senin (17/2/2025) yang berada di kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak DPRD Kabupaten Bima agar mengoptimalkan pengawasan terhadap semua institusi pemerintahan. IMM menilai, praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di kabupaten Bima sudah menjalar dengan kuat diberbagai lini.

Korlap 1 unjuk rasa, Walid Alfian menyinggung kasus kecurangan seleksi PPPK yang sudah ditangani inspektorat sebanyak 72 orang bermasalah, namun tidak berani membuka kepada DPRD.

“Kita minta DPRD Kabupaten Bima agar segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus kecurangan seleksi PPPK yang masih ditutupi oleh inspektorat. Juga tim khusus untuk pemberantasan korupsi” Tegas Walid Alfian.

Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten, Muhammad Erwin, menerima aksi unjuk rasa serta memberikan tanggapan bahwa DPRD memiliki visi yang sama mewujudkan daerah yang bersih.

“Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Bima mempunyai semangat yang sama terhadap tuntutan teman-teman IMM yang memiliki semangat untuk Bima yang lebih bersih dari KKN dan lebih baik ke depan” Tutur Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten.

Terkait indikasi korupsi kolusi dan nepotisme di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait seleksi penerimaan PPPK, komisi 1 telah memanggil inspektorat untuk memberikan klarifikasi.

Rencana selanjutnya DPRD akan membentuk Pansus untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah 72 orang yang di sanggah yang sampai saat ini belum berani di buka oleh inspektorat.