Portalmadani.com || Jakarta — Jaringan Mahasiswa dan Pemuda NTB-Jakarta mendesak lembaga antirasuah (KPK) agar segera membongkar dugaan korupsi ditubuh DPRD NTB. Dugaan korupsi ini disinyalir melibatkan unsur pimpinan hingga anggota DPRD NTB.

Pencegahan korupsi yang digemakan pemerintah terbukti tidak efektif menjadi obat paling mujarab dalam mengatasi korupsi. Pemerintah memilih menguatkan aspek pencegahan daripada aspek penindakan (kaitannya dengan upaya penegakan hukum) dalam pemberantasan korupsi demi investor. Padahal, aspek pencegahan dan aspek penindakan bukanlah dua aspek yang meniadakan satu sama lain. Dua aspek ini harus berjalan beriringan dalam kerja-kerja antikorupsi.

Pengalokasian dana pokir merupakan isu yang kompleks. Dana pokir dapat mempengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Dana pokir yang harusnya mencerminkan aspirasi masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, justru hari ini lembaga DPRD NTB sebagai wakil rakyat menyalahgunakan tugas dan fungsi nya.

Akibat dari praktik ini, masyarakat yang paling dirugikan. Mereka terus menunggu pembangunan yang tak kunjung datang karena dananya diduga telah disalahgunakan.

Penegakan aturan dalam pengelolaan dana Pokok pikiran (pokir) sangat penting agar tidak terus-menerus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Temuan tersebut meliputi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan pelanggaran aturan penyaluran.

Hari ini muncul namanya di publik beberapa anggota DPRD NTB yang sudah mengembalikan uang pokir siluman di Kejati NTB. Ini menunjukkan bahwa ada transaksi jahat yang terjadi di tubuh DPRD NTB.

“Dengan ini kami mendesak KPK RI segera panggil dan periksa Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah terkait dugaan korupsi dana Pokir yang sampai saat ini heboh di masyarakat dan media-media Lokal.” Pungkas Fadlin saat melakukan unjuk rasa depan kantor KPK RI.

Secara khusus, anggaran pokir Ketua DPRD NTB mencapai angka Rp.12,3 Miliar. Disisi lain, mencuat dipublik anggaran tambahan puluhan Miliar yang tersembunyi dalam nomenklatur oleh ketua DPRD NTB. Ini terjadi di dinas PUPR, pertanian dan dinas perumahan. KPK di desak turun tangan di NTB dan segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dana pokir DPRD NTB.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang mengawasi setiap kebijakan pemerintah (Eksekutif) justru mencoreng nama baik DPRD NTB. Sehingga muncul adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi NTB tahun anggaran 2025.

Jaringan Mahasiswa dan Pemuda NTB-Jakarta mendugan kuat bagi-bagi uang siluman atau dugaan bagi bagi fee proyek Pokir DPRD NTB tahun anggaran 2025. Bukan hanya itu, baru-baru ini nama beberapa anggota DPRD NTB di panggil oleh kejati NTB. Dengan hal itu, Komisi pemberantasan korupsi (KPK) diminta segera selidiki dana pokir anggota DPRD NTB.

Jaringan Mahasiswa dan Pemuda NTB-Jakarta menuntut agar:

1. Meminta KPK RI Segera panggil dan periksa Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi NTB tahun anggaran 2025.
2. KPK Segera tangkap dan adili Hj. Baiq Isvie Rupaedah yang di duga terlibat dalam kasus korupsi dana Pokir DPRD Provinsi NTB.