Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Woro kembali menggelar aksi demonstrasi di Markas Besar Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (3/5/2025). Puluhan mahasiswa dan warga Desa Woro yang saat ini berada di Kota Mataram ini menuntut kejelasan terkait dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) yang diduga dilakukan oleh kepala desa setempat.

Aksi ini merupakan respons atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi ADD yang dilaporkan ke Polres Kabupaten Bima sejak Desember 2024. Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Woro merasa tidak ada perkembangan signifikan dalam proses hukum perkara tersebut.

Sebelumnya, kasus ini telah dilaporkan oleh sejumlah warga Desa Woro sekitar enam bulan lalu. Bahkan, aliansi yang sama sempat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah desa, menuntut klarifikasi kepala desa terkait pengelolaan ADD yang diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Sayangnya, aksi tersebut berakhir ricuh dan massa aksi mendapatkan tindakan represif dari oknum masyarakat yang pro terhadap pemerintah desa.

Merasa kecewa dengan lambatnya proses hukum, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Woro akhirnya mendatangi Polda NTB.

Mereka membawa tiga tuntutan utama kepada Kapolda NTB.

1. Mendesak Polda NTB untuk segera berkoordinasi dengan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kabupaten Bima agar segera menindaklanjuti perkara tersebut.
2. Menuntut Polda NTB untuk memonitoring dan memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Tipidkor Polres Kabupaten Bima, menyusul adanya dugaan intervensi dalam penanganan kasus ini.
3. Aliansi ini meminta Polda NTB untuk menyurati dan memberikan rekomendasi kepada Tipidkor Polres Kabupaten Bima agar Inspektorat Kabupaten Bima melakukan audit khusus dengan rekomendasi langsung dari Tipidkor Polres Kabupaten Bima. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pengusutan kasus dugaan korupsi ADD Desa Woro.