Mataram (Portalmadani) – Komando Pemuda Anti Korupsi (Kompak NTB) kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), Jumat (25/8). Aksi yang mereka sebut sebagai “Jum’at Jihad Jilid IV” ini merupakan bentuk protes atas lambannya penanganan kasus dugaan dana siluman DPRD NTB.

Koordinator lapangan aksi, Arif Kurniadin, menilai Kejati NTB terlalu berlarut-larut dalam menangani kasus tersebut. Hingga kini, status perkara masih sebatas penyelidikan dan belum ada kepastian hukum yang jelas.

“Sudah empat kali kami turun aksi, tapi Kejati NTB belum mampu menjelaskan dari mana sumber dana itu, siapa yang menjadi otak pembagiannya, dan apa motif dibalik distribusi dana tersebut. Statusnya saja masih penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Ini jelas sangat lambat,” tegas Arif.

Pria yang akrab disapa Geni ini juga menyoroti adanya bukti awal yang seharusnya cukup untuk mempercepat penanganan perkara. Ia menyebut, pengembalian uang siluman oleh sejumlah anggota DPRD NTB serta keterangan para saksi yang telah diperiksa seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk menetapkan tersangka.

Dalam aksi jilid IV ini, Kompak NTB menyampaikan enam tuntutan utama:

1. Mendesak Kejati NTB segera menangkap IJU dan HK yang diduga sebagai otak pembagian dana siluman.
2. Meminta Kejati NTB memanggil dan mengadili Gubernur NTB atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
3. Menuntut penangkapan dan pengadilan Ketua DPRD NTB yang diduga terlibat dalam penggeseran dana pokir tahun 2024.
4. Menegaskan agar pihak-pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka tanpa pandang bulu.
5. Mendesak Kejagung RI melakukan supervisi langsung terhadap kasus ini.
6. Meminta Kejagung mengambil alih penanganan perkara apabila Kejati NTB terbukti lamban, tidak serius, atau diintervensi oleh kepentingan politik.

Kompak NTB menegaskan, aksi mereka akan terus berlanjut hingga aparat penegak hukum benar-benar menuntaskan perkara dana siluman yang dinilai telah mencederai marwah lembaga legislatif dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di NTB.

Penulis: Anggota Kompak NTB*

Editor: FH/Portalmadani*