Ketua DPC GMPK Kota Malang: Alayk Mubarok Hadir di Jakarta untuk Konsolidasi Nasional, Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas

Portalmadani.com || Malang – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Pemuda Kebangsaan Kota Malang (GMPK Malang), Fadhil Fathurocman, membenarkan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMPK, Alayk Mubarok yang juga anggota DPRD Kabupaten Malang Fraksi Gerindra, telah menghadiri pertemuan konsolidasi nasional di Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk melakukan koordinasi strategis menyikapi dinamika politik dan sosial nasional terkini.
Fadhil menjelaskan bahwa kehadiran Alayk Mubarok di ibu kota merupakan agenda koordinasi dengan jajaran pimpinan pusat. Salah satu poin utama yang dibahas adalah situasi Indonesia belakangan ini, khususnya menyangkut eskalasi aksi di beberapa daerah yang mulai mengarah pada tindakan anarkisme.
“Iya, benar. Beliau (Alayk Mubarok) ke Jakarta untuk koordinasi dengan DPP GMPK. Salah satunya membahas mengenai keadaan Indonesia hari ini, di mana di beberapa daerah ada eskalasi aksi yang mengarah pada tindakan anarkisme. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Fadhil saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).
Lebih lanjut, Fadhil menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan konsolidasi di pusat telah mengeluarkan instruksi yang jelas kepada seluruh jajaran di daerah, termasuk DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) seperti GMPK Kota Malang.
“Hasil dari pertemuan di pusat pun juga menginstruksikan kepada DPD dan DPC seperti kami di Kota Malang untuk tidak terprovokasi terkait isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Ketua DPP GMPK sudah menginstruksikan kami untuk tetap tenang, menjaga stabilitas, dan fokus pada kontribusi positif untuk masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi beredarnya isu yang menyebutkan bahwa agenda kerja Alayk Mubarok ke Jakarta menggunakan anggaran APBD, Fadhil Fathurocman dengan tegas membantah dan menyebutnya sebagai fitnah.
“Iya, itu fitnah. Sangat tidak benar. Beliau adalah ketua kami di DPP GMPK dan tidak ada urusan sama sekali dengan beliau sebagai anggota DPRD dalam kegiatan organisasi ini. Apalagi fitnah tentang penggunaan APBD untuk tugas ke Jakarta, itu sama sekali tidak berdasar,” tegas Fadhil.
Ia menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan untuk konsolidasi nasional tersebut bersumber dari pribadi, bukan dari anggaran negara atau daerah. Fadhil juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih cerdas dan selektif dalam menerima informasi. Jangan sampai termakan oleh berita-berita hoax dan fitnah yang justru dapat merugikan dan memecah belah kita,” pungkasnya.
Publik diharapkan tidak terprovokasi dan menambah panas situasi kebangsaan yang sedang mengalami kekacauan sosial dan politik.