*Oleh: Muhammad Arif
Sarjana Pergerak Pembangunan Indonesia (SPPI)

(Portalmadani)–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dipandang sebagai salah satu terobosan ekonomi paling berani dalam beberapa tahun terakhir. Di luar tujuan utamanya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak, program ini membuka ruang ekonomi baru yang bergerak dari desa hingga kota. Pemerintah mendorong MBG tidak hanya sebagai intervensi sosial, tetapi sebagai injeksi ekonomi yang mampu menggerakkan rantai pasok pangan dalam negeri.

Meluasnya dapur MBG di berbagai daerah menghadirkan peluang kerja bagi ribuan masyarakat lokal. Setiap dapur membutuhkan tenaga masak, pengelola logistik, hingga tim distribusi, sehingga program ini menciptakan lapangan kerja baru pada skala yang sebelumnya tidak terpikirkan. Aktivasi tenaga kerja lokal ini menjadi salah satu alasan mengapa MBG disebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama di wilayah pedesaan.

Sisi lain yang mulai terlihat adalah meningkatnya permintaan bahan baku pangan dari produsen kecil. Petani sayur, peternak ayam, nelayan, hingga pedagang pasar tradisional mulai merasakan adanya permintaan yang lebih stabil berkat pembelian rutin untuk kebutuhan MBG. Pola permintaan terjadwal ini memperkuat arus ekonomi lokal karena uang berputar lebih cepat di tingkat desa.

MBG juga memberi efek pengganda (multiplier effect) bagi usaha mikro yang terlibat dalam penyediaan peralatan masak, kemasan, hingga logistik. Ketika dapur-dapur baru dibuka, produsen alat memasak, pedagang gas, dan penyedia transportasi turut merasakan dampak positifnya. Aktivitas yang semula hanya berfokus pada konsumsi kini berubah menjadi ekosistem yang menghidupkan banyak sektor sekaligus.

Dari perspektif fiskal, belanja pemerintah melalui MBG berfungsi seperti stimulus ekonomi langsung. Ketika dana masuk ke tangan pelaku usaha kecil dan tenaga kerja lokal, daya beli masyarakat meningkat. Kenaikan belanja masyarakat ini pada akhirnya kembali menggerakkan sektor lain, seperti transportasi, ritel, dan jasa, yang memperkuat argumen bahwa MBG bukan sekadar program sosial.

Kebijakan ini juga memiliki potensi memperbaiki struktur ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan perbaikan gizi anak-anak sekolah, kualitas sumber daya manusia di masa depan diprediksi meningkat. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi lebih baik cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih kuat, sehingga ke depan mampu berkontribusi pada produktivitas nasional yang lebih tinggi.

Namun, keberhasilan MBG sebagai motor ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga rantai pasokan tetap lokal. Jika bahan baku terlalu bergantung pada pemasok besar atau impor, potensi penguatan ekonomi rakyat menjadi berkurang. Konsistensi dalam membeli hasil produksi masyarakat lokal merupakan kunci agar manfaat ekonominya tetap terdistribusi secara merata.

Tantangan lain terletak pada pengawasan. Besarnya skala MBG membuka risiko kebocoran, inefisiensi, atau penyalahgunaan anggaran. Jika tata kelola tidak dijaga ketat, tujuan ekonomi yang diharapkan bisa melenceng. Karena itu transparansi, audit rutin, dan teknologi pelaporan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program ini.

Meski begitu, tanda-tanda positif semakin terlihat. Banyak daerah mulai melaporkan tumbuhnya UMKM baru yang terhubung dengan kebutuhan MBG, dari usaha katering rumahan hingga penyedia produk olahan pangan. Kehadiran industri kecil ini menambah keragaman ekonomi lokal dan memperluas basis pelaku usaha produktif.

Dengan berbagai dampak tersebut, MBG semakin layak disebut sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah gizi, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi dari bawah, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat fondasi produksi domestik. Jika konsisten dikelola, program ini dapat menjadi bukti bahwa kebijakan sosial yang tepat dapat berubah menjadi kekuatan ekonomi yang besar.