Portalmadani.com || Mataram — Persoalan peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat kembali menjadi sorotan tajam publik. Kasus demi kasus yang menyeret aparat penegak hukum justru memperkuat dugaan bahwa jaringan narkoba tidak hanya bergerak di level bawah, tetapi telah menyentuh lingkar kekuasaan.

Terbaru, Kasat Narkoba Polres Bima Kota diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Selain itu, Kapolres Bima Kota beserta istrinya juga dikabarkan menjalani pemeriksaan. Peristiwa tersebut memicu pertanyaan serius tentang integritas internal institusi kepolisian di wilayah NTB.

Merespons hal itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Kapolda NTB untuk tidak berhenti pada penindakan satu-dua oknum, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Kapolres se-NTB.

Ketua Umum HMI Mataram, Sudirman. menilai pemecatan Kasat Narkoba menjadi sinyal kuat bahwa persoalan narkoba sudah masuk ke jantung penegakan hukum.

“Kalau Kasat Narkoba saja sampai dipecat tidak dengan hormat, ini bukan persoalan kecil. Artinya ada masalah serius dalam sistem pengawasan. Kapolda harus berani memeriksa semua Kapolres. Jangan ada yang dilindungi,” tegas Sudirman.

Menurutnya, jabatan Kapolres memiliki tanggung jawab komando atas situasi keamanan di wilayahnya. Jika justru muncul dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, maka evaluasi total adalah langkah yang tidak bisa ditawar.

HMI menilai pemeriksaan terhadap Kapolres Bima Kota beserta istrinya harus dilakukan secara transparan dan terbuka agar tidak memunculkan spekulasi publik. Proses hukum, kata mereka, harus berjalan objektif tanpa tebang pilih.

“Jangan sampai hukum hanya keras kepada masyarakat kecil, tetapi lunak terhadap pejabat. Institusi Polri harus bersih dari dalam. Jika tidak, kepercayaan publik akan runtuh,” lanjutnya.

Lebih jauh, HMI Mataram mendesak Kapolda NTB membentuk tim investigasi independen serta membuka pengawasan eksternal agar pemberantasan narkoba benar-benar menyentuh akar masalah, bukan sekadar pencitraan.

Bagi HMI, maraknya narkoba di NTB telah menjadi ancaman nyata bagi generasi muda dan masa depan daerah. Karena itu, pembenahan internal aparat menjadi syarat mutlak sebelum berbicara soal perang terhadap narkotika.

“Kami tidak ingin NTB menjadi surga bagi bandar narkoba. Jika aparatnya sendiri bermasalah, maka pemberantasan hanya jadi slogan. Kapolda harus bersikap tegas dan bersih-bersih total,” tutup Sudirman.