Opini Nabil Fajarudin, Menggugat Bupati Bima atas Kisruh APBD Tahun 2026

Portalmadani.com || Bima — Sungguh miris ketika saya melihat berbagai macam problematika yang tiada henti terjadi di Kabupaten Bima. Sudah 1 tahun lebih daerah ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang membawa slogan perubahan yang ingin mencapai pada bermatabat. Tetapi realistis yang terjadi bukan perubahan yang direalisasikan melainkan polemik yang terus hadir dan tiada henti. Kita perlu mempertanyakan, apakah pemimpin yang sedang memimpin hari ini mendahulukan intelektualitas di bandingkan elektabilitasnya?

Jawaban ada pada pandangan seluruh masyarakat kabupaten Bima yang merasakan kepemimpinannya yang sudah berjalan selama satu tahun terakhir.

Saya ingin menulis dengan kalimat awal yaitu, Daerah Kabupaten Bima hari ini seakan berdiri di hadapan cermin yang sangat besar, menatap untuk melihat dirinya di pantulan dengan segala polemik, luka, harapan, dan ironi yang terkumpul dari perjalanan bertahun-tahun. Di permukaan cermin itu terlihat sangat jelas dan tergantung sebuah slogan yang terus diulang yaitu Kabupaten Bima Bermartabat. Kata yang cukup tampak indah, rapi, seolah menjadi cahaya masa depan. Namun semakin sering ia diucapkan, semakin jelas perbedaannya dengan kenyataan. Martabat menjadi seperti lukisan indah yang dipajang, tetapi tidak pernah benar-benar dirawat demi menuju satu misi perubahan.

Pada panggung-panggung politik, slogan ini sering di ucapkan, slogan martabat dipuji seperti mantra suci yang menghipnotis berbagai kalangan. Namun pada sisi lain yaitu di ruang pelayanan publik, kata ini kehilangan tubuh dan fungsinya. Ia menyusut menjadi sekedar dekorasi yang dalam ruangan birokrasi yang tak mampu menutupi antrean panjang, lemahnya perencanaan, dan kebijakan yang lebih mengutamakan efek pencitraan dari pada substansi. Di sinilah kata gugatan itu muncul apakah martabat benar-benar diperjuangkan, atau sekadar dipasarkan sebagai produk populisme?

Saya mencoba mengambil salah satu teori politik yaitu populisme. Populisme adalah seni membangun kedekatan semu dengan rakyat tampil sebagai penyelamat, tetapi tanpa fondasi kebijakan yang kokoh. Dan populisme ini terasa hadir di Kabupaten Bima dalam program-program yang dirancang untuk menuai tepuk tangan, bukan memecahkan persoalan struktural. Seringkali muncul janji besar tanpa peta jalan jelas, klaim keberhasilan tanpa indikator yang terukur, dan narasi optimisme yang menutupi fakta-fakta dasar yang belum terselesaikan, terutamanya ada problem, pengangguran, ketidaksetaraan pembangunan, layanan publik yang belum efisien, dan budaya administrasi yang masih terseret pola lama.

Akhirnya, martabat tidak lagi tampil sebagai nilai, tetapi sebagai kostum politik. Ia menjadi jargon yang dipamerkan dalam spanduk besar, namun tidak terwujud dalam kebijakan yang menyentuh keseharian rakyat. Sebuah ironi ketika kata bermartabat diucapkan lantang dalam seremoni, tetapi memudar di hadapan persoalan nyata seperti akses pendidikan yang timpang, birokrasi yang rawan intervensi, dan minimnya keberanian politik untuk melakukan pembenahan struktural.

Dan di tengah semua itu, Kabupaten Bima jika bisa berbicara mungkin akan mengucapkan sebuah kata yang cukup pahit kalian menyebutku bermartabat, tapi mengapa martabatku hanya tinggal dalam pidato? Namaku terusditinggikan di baliho,
tapi rakyatku ditinggalkan dalam masalah yang sama.

Namun gugatan yang lahir ini bukanlah kebencian. Sebaliknya, ia muncul dari rasa cinta. Karena hanya yang mencintai yang berani menggugat. Kabupaten Bima menggugat dirinya sendiri demi masa depan anak-anaknya, demi tanah yang tidak ingin terus terjebak dalam siklus retorika.

Yang sering dilupakan penguasa populis adalah satu hal penting, rakyat hari ini tidak lagi buta informasi. Generasi muda Bima bukan lagi penonton yang hanya mengangguk. Mereka membaca data, menilai kebijakan, dan berani mengkritik. Mereka tidak puas dengan slogan mereka menuntut arah yang terukur. Mereka memahami bahwa martabat tidak tumbuh dari upacara, tetapi dari keberanian memperbaiki sistem. Kesadaran inilah yang membuat populisme perlahan kehilangan pesonanya.

Jika Kabupaten Bima sungguh ingin bermartabat, maka martabat itu harus mengambil bentuk nyata. Perencanaan berbasis data, bukan berbasis popularitas.
Birokrasi yang profesional dan transparan, bukan birokrasi yang sibuk mengejar pencitraan. Keberpihakan pada rakyat kecil, bukan pada kepentingan kelompok yang mengitari kekuasaan. Keberanian mengakui kekurangan, bukan memolesnya dengan narasi penuh drama.

Martabat bukan sesuatu yang dapat dijadikan slogan permanen. Ia harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, konsistensi kerja, dan kejujuran dalam mengambil keputusan yang sulit. Martabat bukan soal tampilan, tetapi soal kesungguhan. Akhirnya, Kabupaten Bima Menggugat bukan ajakan untuk membenci atau merendahkan. Ini adalah seruan untuk menyadarkan: bahwa visi yang mulia tidak boleh berhenti di spanduk, dan tidak layak dihabiskan sebagai modal politik. Ia harus menjadi kerja yang jujur, terukur, dan dirasakan oleh rakyat.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak mengingat seberapa megah slogan yang pernah dipasang. Mereka hanya mengingat apakah hidup mereka benar-benar berubah. Jika visi Kabupaten Bima Bermartabat ingin dicatat dalam sejarah, maka ia harus turun dari baliho, masuk ke kebijakan, dan hidup dalam kesejahteraan rakyatnya. Sebab martabat bukan barang yang dijanjikan. Martabat hanya bisa dibuktikan. Dan ketika bukti itu tidak hadir, maka wajar jika Kabupaten Bima berdiri menggugat dirinya sendiri, demi masa depannya.