Portalmadani.com || Bima — Penyaluran bantuan beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Khususnya Desa Taloko pada pertengahan tahun 2025 menuai sorotan publik. Sejumlah warga mengeluhkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan tersebut, yang justru dinilai lebih banyak diterima oleh keluarga mampu ketimbang warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas.

Program bantuan beras ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk membantu masyarakat kurang mampu menghadapi tekanan ekonomi. Namun di lapangan, sejumlah penerima manfaat justru berasal dari kalangan yang dinilai tidak layak menerima bantuan.

“Yang rumahnya besar dan punya kendaraan malah dapat bantuan. Sementara yang tua renta, janda dan warga yang hidup pas-pasan, tidak masuk daftar,” keluh warga dusun Salimi yang berinisial N.

Laporan serupa juga datang dari beberapa warga miskin lainnya. Banyak warga yang mempertanyakan dasar pendataan dan kriteria penerima bantuan beras yang dikoordinasikan oleh pihak desa dan kordes.

Aktivis Mataram, Irfan, menyebut bahwa persoalan ini bukan kali pertama terjadi. “Setiap tahun selalu ada masalah pada data penerima bantuan. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum diperbarui secara valid. Akibatnya, banyak warga miskin yang terabaikan,” ujarnya.

Kami meminta ke pihak desa untuk melakukan verifikasi ulang penerima bantuan. “Kalian tidak boleh menutup mata. Segera lakukan Evaluasi. Banyak data yang tidak akurat, kami minta segera diperbaiki agar bantuan pemerintah sesuai sasaran,” jelasnya.

Kalau alasannya data penerima tergantung dari Bulog, itu sangat lucu dan diluar logika. Sebab, Pihak Perum Bulog, hanya sebagai penyalur bantuan. mereka hanya bertugas mendistribusikan beras sesuai dengan data yang diberikan. “mereka tidak punya kewenangan menentukan siapa yang menerima. Tugas mereka hanya memastikan logistik tersalurkan tepat waktu dan sesuai jumlah,” Ujar Irfan Aktivis Mataram, kelahiran Desa Taloko.

Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mendesak agar pemerintah daerah Dalam hal ini Bupati BIMA agar melakukan pemanggilan khusus terhadap Kepala Desa dan Kordes Taloko, supaya mereka sadar dan ada inisiatif untuk melakukan perbaikan mekanisme pendataan dan memastikan tak ada lagi ketimpangan penyaluran agar bantuan sosial benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.