Mataram (Portalmadani) – Maraknya peredaran rokok ilegal di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram, kembali menuai sorotan publik.

Jaringan Aktivis NTB menilai kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi negara, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Presiden Jaringan Aktivis NTB Hamdin, menduga pihak Bea Cukai Mataram tidak menunjukkan keseriusan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan. Bahkan, ia menuding ada kesan bahwa lembaga tersebut seolah menutup mata terhadap peredaran rokok ilegal.

“Kami menduga kuat pihak Bea Cukai tidak serius dan terkesan membiarkan peredaran rokok ilegal di NTB, terutama di Kota Mataram,” tegas Hamdin.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi terkait proses hukum terhadap jaringan penyelundupan rokok ilegal. Menurutnya, publik jarang mendapatkan informasi mengenai penindakan nyata di lapangan.

“Bea Cukai berdalih telah melakukan operasi, tetapi tidak dipublikasikan. Hal ini justru menambah kecurigaan publik. Kami mengecam keras langkah itu karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tambahnya.

Hamdin menegaskan, publik berhak mengetahui sejauh mana penegakan hukum dilakukan, mengingat peredaran rokok ilegal menimbulkan keresahan di masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kepemimpinan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Bea Cukai Mataram.

“Kerugian negara sudah mencapai belasan miliar rupiah. Karena itu, kami juga meminta Kementerian Keuangan RI melakukan audit terhadap keuangan kantor Bea Cukai Mataram,” pungkas Hamdin.

Jaringan Aktivis NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan melakukan perlawanan apabila tidak ada perbaikan kinerja yang lebih profesional dan transparan dari pihak Bea Cukai Mataram.

*Penulis: Hamdin

*Editor: Fen