Portalmadani.com || Mataram — Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai oleh Kabinet pemerintahan Prabowo menjadi 12 Persen memberikan sinyal buruk bagi wajah pemerintah baru Kabinet Indonesia Maju. Kebijakan ini terlihat nampak jelas ada ketimpangan dan kesalahan yang sangat fatal dalam tata kelola bernegara. Kebijakan tarif PPN 12 Persen dengan dalil mengedepankan keadilan sungguh sangat naif digaungkan, sebab kondisi objektif ekonomi kelas akar rumput belum sepenuhnya pulih, juga sebagiannya masih terjebak pada kemiskinan yang sangat ekstrim.

Kenaikan tarif PPN 12 Persen Bentuk Otoritarianisme Pemerintahan Prabowo

Kenaikan tarif PPN 12 Persen adalah kejahatan yang berkedok keadilan. Dampak negatif untuk masyarakat akar rumput yang berpenghasilan rendah ditindas dengan kebijakan kenaikan tarif PPN 12 Persen ini, sebab niscaya kenaikan harga barang dan jasa dan muara akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat, belum lagi nasib UMKM yang tentunya punya dampak yang tak kalah serius dalam rangka untuk mempertahankan daya saing-nya dan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Negara melalui legitimasi kebijakan fiskal menunjukan watak otoritarianisme nya dimana rakyat dibawah kendali kepemimpinan Kebinet Prabowo dipaksa untuk wajib bayar pajak yang lebih tinggi dengan menggunakan konstitusi sebagai alat yang sah untuk memastikan rakyat taat sebagai pembayar pajak, sementara rakyat hari ini berada dalam titik ketidakadilan juga masih hidup dalam bayang-bayang kesejahteraan yang di cita-citakan oleh negara itu sendiri.

PPN 12 Persen, Penghalang Kesejahteraan Rakyat

Mengutip Pandangan dan Konsep Mohammad Hatta bahwa Demokrasi sesungguhnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks kebijakan yang diambil oleh pemerintah Hari-hari ini berkaitan dengan kenaikan tarif pajak yang sedang mengalami penolakan dari berbagai sudut wilayah atau daerah dan mengundang instabilitas negara, karena dinggap menjadi sebuah beban tambahan baru di tengah ketidakpastian kesejahteraan, daya beli, kapasitas ekonomi dan banyak faktor-faktor lainnya, pemerintahan Prabowo justru memperlihatkan Sikap otoritarianisme, menunjukan sikap dan mental Kapitalisnya dan tata kelola ini justru menjadi sebagai sebuah penghambat utama kesejahteraan rakyat dan negara lewat Pemerintahan baru hari ini masih merawat kemiskinan.