Mataram (Portalmadani) – Presiden Jaringan Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan desakan keras kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera bertindak tegas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Lembaga yang sejatinya menjadi garda terdepan penegakan hukum itu dinilai sudah tidak berfungsi, bahkan diduga ikut melindungi praktik korupsi.

Menurut Presiden Jaringan Aktivis NTB, Kejati NTB gagal menegakkan supremasi hukum dalam kasus dugaan bagi-bagi dana pokok pikiran (pokir) tahun 2024. Meski laporan resmi beserta alat bukti telah diserahkan, hingga kini penetapan tersangka tidak kunjung dilakukan.

“Puluhan pejabat Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB yang diduga terlibat jelas-jelas dilaporkan. Ada bukti transaksi dan bahkan pengembalian uang, namun kasusnya justru mandek. Kami menduga ada praktik suap yang membuat Kejati NTB diam,” tegasnya (24/9).

Ia juga menyinggung peran Gubernur NTB Muhamad Ikbal, yang disebut sebagai otak di balik pembagian dana pokir siluman. Ketua DPRD NTB beserta jajarannya pun diduga ikut serta, namun Kejati NTB seolah menutup mata.

“Pernyataan pihak Kejati NTB melalui Efrin Saputra yang mengatakan tidak menemukan siapa dalang pembagian uang siluman, menunjukkan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Padahal, fakta hukum dan bukti-bukti sudah terang benderang,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyebut kasus ini telah memenuhi unsur pidana korupsi dan sudah naik ke tahap penyidikan. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Bahkan, salah seorang anggota DPRD NTB dari Fraksi PPP Marga Harun, telah terbukti mengembalikan dana tersebut dengan bukti foto dan dokumen transaksi.

“Kalau Kejati NTB sudah tidak lagi berfungsi sebagai penegak hukum, maka kami akan melaporkan langsung ke Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI. Kami juga memperingatkan, bila kasus ini terus didiamkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul gejolak horizontal di depan Kantor Kejati NTB,” ujarnya.

Aktivis ini menutup pernyataannya dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto selaku kepala pemerintahan tertinggi agar mengambil langkah tegas.

“Kalau lembaga ini sudah membelot dari tugas utamanya, lebih baik ditutup saja,” Pungkasnya.

*Penulis: Hamdin

*Editor: Fen