Polemik dugaan kasus asusila yang menyeret Bendahara Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, memicu gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat setempat. Mereka menilai pemerintah desa terkesan melindungi oknum perangkat desa yang diduga terlibat perselingkuhan, sehingga mendesak agar segera dilakukan pemecatan.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Nata kembali menggelar audiensi dengan Pemerintah Desa Nata, yang tercatat sudah berlangsung hingga tiga kali. Dalam pertemuan terakhir, mereka menegaskan agar kepala desa mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.

“Kami sudah berulang kali meminta penyelesaian, namun pemerintah desa tidak menunjukkan keseriusan. Jika persoalan ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin hilang,” tegas Anang Juriawan, perwakilan mahasiswa.

Mereka juga menuntut Kepala Desa Nata untuk segera bersurat ke Inspektorat Kabupaten Bima guna membentuk tim investigasi khusus. Desakan ini muncul setelah audiensi pertama dan kedua justru diwarnai pengakuan kepala desa bahwa memang terjadi perselisihan antara pihak keluarga oknum dengan perempuan yang diduga menjadi selingkuhannya. Bahkan, kepala desa sempat menyatakan sudah menjatuhkan sanksi berupa demosi jabatan dari Kepala Urusan Keuangan menjadi Bendahara Desa.

Namun, dalam audiensi ketiga, sikap kepala desa dinilai berubah. Ia disebut menolak memberhentikan oknum tersebut dan justru menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Pernyataan itu semakin memicu kekecewaan warga.

“Bagi kami, pemerintah desa sudah jelas tidak memiliki itikad baik untuk menegakkan aturan. Mereka justru melindungi pelanggaran dan melawan ketentuan undang-undang. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkas Anang.

*Penulis adalah aktivis mahasiswa

*Editor: Fen