Portalmadani.com_Kunjungan Wakil Presiden RI ke Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil. penolakan ini bukan hanya menyuarakan kekecewaan terhadap agenda kunjungan, tetapi juga menyeret sorotan tajam terhadap dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang melibatkan sejumlah kepala sekolah (kepsek) di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, “Wapres Jangan Tutup Mata, Seret Kepsek Nakal!” dan “Dana BOS untuk Anak Bangsa, Bukan Untuk Dikorupsi!”. Mereka menilai pemerintah pusat terlalu sibuk pencitraan, sementara akar masalah pendidikan di daerah diabaikan.

“Kami menolak kedatangan Wapres sebagai bentuk protes terhadap pembiaran praktik korupsi di sektor pendidikan. Banyak laporan dugaan penyelewengan Dana BOS oleh kepala sekolah yang tidak ditindak serius oleh aparat penegak hukum maupun dinas pendidikan,” tegas Andri.

Menurutnya, sejumlah kepala sekolah di NTB, khususnya di SMAN 1 Sanggar Kabupaten Bima diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana BOS mulai dari mark-up pengadaan, laporan fiktif hingga dugaan pemotongan dana PIP.

Direktur BCW mendorong maju Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera membuka penyelidikan dan memanggil para kepala sekolah yang telah dilaporkan secara resmi.

“Jangan tunggu viral baru bertindak. Ini soal masa depan anak-anak kita. Dana BOS adalah hak siswa, bukan celengan pejabat sekolah,” tambah Andri.

Direktur BCW menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi Dana BOS dan menolak segala bentuk kunjungan seremonial yang tidak menyentuh persoalan mendasar di sektor pendidikan.