Portalmadani.com || Bima — Dunia pendidikan kembali mencuat akibat ulah pejabat Dikbudpora mengintimidasi pendidik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Intimidasi itu diduga bagi guru penerima tunjangan Daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) dan sertifikasi.

Diduga, setiap menerima tunjangan daerah terpencil dan sertifikasi, pejabat Dikbudpora mengintimidasi untuk menarik tunjangan para guru dengan berbagai variasi. Untuk kategori Pegawai Negri Sipil (PNS) wajib menyetor Rp1 juta. Sementara untuk honorer sebesar Rp. 500 ribu.

“Gaji PNS daerah 3T Rp. 9 juta, yang disetor ke pejabat itu Rp. 1 juta. Sementara honor guru 3T itu Rp5,7 juta, yang disetor Rp. 500 ribu,” beber seorang guru 3T, yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Jumat, (26/9).

Sumber itu menjelaskan bahwa praktik setoran telah berlangsung tahun 2020, hingga kini. Ia belum tahu persis apa alasan guru-guru diminta memberikan uang itu.

“Masing-masing Sekolah harus mengumpulkan gaji dan honorer itu. Setelah uang itu terkumpul, barulah akan diantar langsung ke Oknum Pejabat Dikbudpora,” kisahnya.

Dia juga menambahkan bahwa praktik setor menyetor itu dianggap biasa. Namun, ia menyayangkan kejadian itu terus berulang-ulang.

“Kita tidak tahu uang setoran itu digunakan untuk apa. Tapi yang pasti begitu gaji dan honor masuk rekening, usai itu harus nyetor kesitu,” tambahnya.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Dikbudpora Ico Rahmawati membantah bahwa dirinya menerima setoran dari Guru 3 T.

“Tidak ada” ujarnya, sebagaimana diteruskan Kadis Dikbudpora Zunaidin, S.Sos, MM, saat dikonfirmasi, Sabtu (27/9).

Ketua PGRI itu lantas menanyakan kembali siapa guru yang menyetor uang itu.

“Guru mana yang setor uang,” tanya dia.

Praktik nyetor ke pejabat Dikbudpora melalui Kabid PTK viral di media sosial Facebook, dengan mengunggah bukti keluhan guru yang menjadi korban Intimidasi.