Oleh: Nabil Fajaruddin (Gen Z)

Pemda Kabupaten Bima kembali membuat gebrakan sensasi pada kebijakan yang Populis, mengenai poster kenaikan angka IPM di Kabupaten Bima. Tetapi yang sebenarnya itu adalah poster problematika dan kita harus tau bahwa pamflet yang di share oleh Pemda kabupaten Bima itu, apakah sesuai dengan realitas atau hanya sekedar narasi di poster yang menghegemoni kepada masyarakat bahwa mereka telah bekerja secara real atau hanyalah sekedar populis semata.

Saya ingin mulai pembahasan mengenai kita secara kajian akademis dan fakta sosial yang terjadi dimasyarakat tentang apakah benar IPM Naik ? Tapi Realitas Sosial Kabupaten Bima masih menyimpan ketimpanganPemerintah daerah melalui pernyataan media sosial Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bima telah mencapai 71,97 dan masuk dalam kategori tinggi, semacam tinggi kaya menara Burch Khalifa aja yang di Uni Emirat Arab.

Secara statistik, ok lah bisa kita katakan capaian ini memang menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya atau memang ada salah penulisan itu. Angka IPM sering dipakai pemerintah sebagai indikator keberhasilan pembangunan karena menggambarkan kualitas hidup masyarakat dalam tiga dimensi utama kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak tetapi pemerintah ya pemerintah bisa melakukan semuanya agar bisa mendapatkan legacy politik dari masyarakat.

Namun perlu kita ktirik bahwa di balik optimisme angka statistik tersebut, realitas sosial di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan sosial di Kabupaten Bima masih cukup nyata. Banyak masyarakat masih merasakan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan ekonomi. Realitas Kemiskinan yang Masih Tinggi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercantum dalam publikasi Kabupaten Bima Dalam Angka, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima masih berada di kisaran 74 ribu jiwa pada tahun 2023, atau sekitar 14,39 persen dari total penduduk. �👉#lpwntb.or.id

Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari satu dari sepuluh warga Kabupaten Bima masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan pada periode sebelumnya angka kemiskinan sempat meningkat, seperti pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 75,49 ribu orang. �👉#lpwntb.or.id

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun IPM meningkat, kemiskinan struktural masih menjadi persoalan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketimpangan Akses Pendidikan Salah satu komponen utama dalam perhitungan IPM adalah pendidikan, yang diukur melalui dua indikator harapan lama sekolah (berapa lama anak diperkirakan akan bersekolah).

Rata-rata lama sekolah masyarakat. Secara statistik, indikator ini bisa meningkat karena bertambahnya akses pendidikan di beberapa wilayah. Namun di banyak desa di Kabupaten Bima, realitasnya masih terdapat fasilitas sekolah yang terbatas, kualitas tenaga pengajar yang belum merata dan angka putus sekolah yang masih terjadi terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah.

Artinya, kenaikan rata-rata lama sekolah tidak selalu berarti seluruh masyarakat mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Kesenjangan Infrastruktur Desa ketimpangan juga terlihat dari kondisi infrastruktur. Beberapa wilayah pedesaan di Kabupaten Bima masih menghadapi persoalan, jalan rusak, akses transportasi yang sulit, layanan kesehatan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam statistik, pembangunan di satu wilayah dapat meningkatkan rata-rata IPM daerah, tetapi belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Masalah distribusi bantuan sosial persoalan lain yang menunjukkan ketimpangan sosial adalah ketidaktepatan distribusi bantuan sosial. Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa masih ada masyarakat miskin di Kabupaten Bima yang belum tercakup dalam program bantuan sosial pemerintah. �👉#EkbisNTB.com

Hal ini menunjukkan bahwa data kesejahteraan masyarakat dan realitas di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sinkron. Mengapa IPM Bisa Naik Walau Ketimpangan Masih Ada? Penting dipahami bahwa IPM dihitung berdasarkan rata-rata statistik, bukan berdasarkan pemerataan kesejahteraan. Artinya, jika sebagian masyarakat mengalami peningkatan pendidikan atau pendapatan, maka angka rata-rata bisa naik. Namun pada saat yang sama, kelompok masyarakat miskin tetap bisa tertinggal.

Dengan kata lain, IPM mengukur kemajuan pembangunan, tetapi tidak selalu mengukur keadilan distribusi pembangunan. Antara Statistik dan Realitas karena itu, kenaikan IPM di Kabupaten Bima seharusnya tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan angka semata, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah.

Pembangunan yang sejati bukan hanya soal memperbaiki statistik dalam laporan tahunan, melainkan memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat di desa-desa, petani, nelayan, buruh, dan kelompok masyarakat kecil. Jika angka IPM naik tetapi kesenjangan sosial masih terasa, maka tantangan pembangunan Kabupaten Bima ke depan adalah bukan hanya meningkatkan angka, tetapi memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dalam laporan statistik pemerintah, tetapi dalam kehidupan nyata masyarakat yang merasakan perubahan secara langsung.