Oleh: M.munandar (Wakil Sekretaris II Eksternal PC PMII Cabang Bima).

Portalmadani || Kabupaten Bima —M.munandar (Wakil Sekretaris II Eksternal PC PMII Cabang Bima). Mengkritik satu tahun kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi seharusnya menjadi fase konsolidasi gagasan, penguatan tata kelola, dan pembuktian janji politik. Namun yang tampak di permukaan justru sebaliknya, wajah kepemimpinan yang buram, retorika yang gemerlap tetapi miskin substansi, serta kebijakan yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun sistem.

Dalam teori pemerintahan modern, legitimasi tidak hanya lahir dari kemenangan elektoral, tetapi dari akuntabilitas kebijakan. Sayangnya, satu tahun ini publik Bima seperti disuguhi pertunjukan administratif rapat-rapat seremoni, baliho ucapan selamat, dan narasi keberhasilan yang diproduksi secara massif tanpa indikator capaian yang transparan dan terukur.

Transparansi berubah menjadi slogan, partisipasi publik menjadi formalitas, dan evaluasi kinerja seperti alergi terhadap kritik.Setiap kebijakan yang problematik selalu dibungkus dengan bahasa populis demi rakyat, untuk percepatan, atas nama pembangunan. Namun rakyat justru bertanya pembangunan yang mana? Infrastruktur yang masih tambal sulam, pelayanan publik yang stagnan, dan problem sosial yang diwariskan tanpa solusi sistemik.

Jika kebijakan adalah cermin, maka cermin itu kini memantulkan wajah yang kabur tidak jelas arah, tidak tegas visi, dan sering kali manipulatif dalam penyampaian data. Pembodohan publik bukan selalu tentang kebohongan terang-terangan. Ia hadir lebih halus melalui statistik yang dipilih-pilih, keberhasilan yang dilebih-lebihkan, dan kegagalan yang disembunyikan dalam kalimat teknokratis.

Bahasa birokrasi dijadikan tameng. Kritik dianggap serangan personal. Padahal dalam demokrasi, kritik adalah vitamin kekuasaan, bukan ancaman. Lebih ironis lagi, jargon reformasi birokrasi digaungkan, tetapi pola lama tetap dipelihara. Meritokrasi dikumandangkan, tetapi kedekatan personal lebih menentukan posisi. Efisiensi diucapkan, tetapi belanja simbolik tetap berjalan. Seolah-olah perubahan hanya terjadi pada poster dan pidato, bukan pada sistem dan mentalitas.

Satu tahun bukan waktu yang panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Dan arah itulah yang kini dipertanyakan. Apakah kepemimpinan ini hendak meninggalkan warisan kebijakan berbasis data dan keberpihakan nyata? Atau sekadar membangun narasi keberhasilan di atas pondasi yang rapuh? Sejarah tidak mencatat seberapa sering seorang pemimpin tersenyum di panggung, tetapi seberapa berani ia memperbaiki kesalahan. Jika wajah buram ini tidak segera dibersihkan dengan transparansi, evaluasi jujur, dan keberanian mengambil keputusan berbasis kepentingan publik, maka yang tersisa hanyalah arsip pidato dan spanduk-spanduk usang.

Kabupaten Bima tidak membutuhkan ilusi kebijakan. Ia membutuhkan keberanian untuk berhenti memanipulasi realitas dan mulai mengakuinya. Sebab dalam demokrasi, rakyat mungkin bisa dipersuasi sementara, tetapi tidak bisa terus-menerus dibodohi.