Portalmadani.com || Bima — Setelah rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Bima periode 2024-2029 yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Bima, pimpinan DPRD didatangi aliansi tenaga honorer kabupaten Bima, Rabu (06/11/2024).

Pasca pelantikan pimpinan DPRD selesai, aliansi tenaga honorer langsung masuk menemui wakil ketua 1 Muhammad Erwin dari partai PPP dan wakil ketua 3 Nazaruddin dari partai NasDem.

Tuntutan tenaga honorer agar ada kebijakan daerah bagi calon peserta PPPK yang tidak lolos administrasi (TMS) agar bisa diloloskan (Memenuhi Syarat) pada hasil sanggah.

Ada sekitar 1.362 orng honorer guru, teknis dan kesehatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Kabupaten Bima tahun 2024.

“Bahwa kami dari DPRD sangat ingin semua peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) agar memenuhi syarat (MS) semua” Ungkap Wakil Ketua 3 DPRD, Nazaruddin.

Namun, ada beberapa keterbatasan sebagai pimpinan baru karena belum adanya tata tertib serta belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengingat masalah ini menjadi domain tugas dari komisi 1.

“Namun karena ini menyangkut nasib orang banyak dan terdapat tenggat waktu dalam masa sanggah. Maka, dengan inisiatif kami mengundang SETDA dan BKD.” Pungkas Muhammad Erwin saat menerima audiensi Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Bima.

“Dari hasil koordinasi dengan SETDA dan BKD bahwa peserta yang TMS dengan alasan administrasi yang tidak terlalu fatal akan diberikan kebijaksanaan.” Lanjut Wakil Ketua 1, Muhammad Erwin.

Wakil ketua 1 DPRD mengingatkan, setelah agenda internal DPRD Kabupaten Bima selesai dan alat kelengkapan dewan (AKD) resmi terbentuk, maka masalah ini akan dilimpahkan ke komisi 1 agar ditangani secara cepat.

Sebagai informasi, hal itu sangat perlu direspon dengan cepat mengingat masa sanggah hanya diberikan tiga hari yaitu tanggal 2-4 November 2024. Kemudian hasil sanggah akan diumumkan pada periode 5-11 November 2024.